LINTASKAPUAS I KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai menyeriusi rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., memimpin langsung rapat koordinasi terkait rencana persiapan lokasi pembangunan tersebut di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Ketapang, Kamis (26/02/2026).
Proyek strategis ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam skemanya, pemerintah pusat akan menanggung penuh biaya pembangunan gedung, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bertanggung jawab dalam penyediaan lahan serta fasilitas pendukung lainnya.
*Fokus pada Aksesibilitas dan Legalitas*
Dalam arahannya, Sekda Repalianto menekankan pentingnya ketepatan dalam pemilihan lokasi. Berdasarkan kriteria awal, Sekolah Rakyat ini membutuhkan lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Saat ini, Kecamatan Nanga Tayap menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan.
“Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara teknis maupun administrasi. Saya ingatkan, jangan sampai ada cacat prosedur dalam proses ini,” tegas Repalianto di hadapan para kepala OPD.
Selain ketersediaan lahan, Pemkab Ketapang juga fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang, terutama akses jalan menuju lokasi, guna memastikan mobilitas siswa dan tenaga pengajar nantinya berjalan lancar.
Konsep Sekolah Berasrama Terpadu
Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menjadi solusi pendidikan bagi warga miskin di Kabupaten Ketapang.
Mengusung konsep sekolah berasrama (boarding school), institusi ini akan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni:
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Dengan sistem asrama, diharapkan para siswa dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya hidup maupun jarak tempuh yang jauh.
(Ags)
