Pemprov dan Pemda Diharapkan Wujudkan WPR, Sektor Tambang Daya Ungkit Ekonomi Masyarakat

LINTASKAPUAS I KETAPANG, – Terkait Adanya wilayah tambang ilegal (PETI) di beberapa wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang mana penambangan tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat sejak lama sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan ekonomi, baik masyarakat daerah maupun masyarakat dari luar daerah yang datang untuk bekerja. Akibat melakukan aktivitas PETI tersebut sejumlah masyarakat harus berhadapan dengan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag-ESDM) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat memberikan solusi terbaik agar segera terwujudnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mana sektor tambang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus agar penambangan dapat dilakukan secara baik dan benar.

“Upaya penegakan hukum terkait “Ilegal Mining” ini memang harus terus dilakukan, supaya ke depan diharapkan penambangan bisa dilakukan secara legal sesuai prosedur yang ada,” ujar Kadis Perindag-ESDM Kalbar, Syarif Kamaruzaman Rabu (27/10) Sore.

Lanjutnya, maka dari pada itu kita berharap Pemprov dan Pemda setempat bisa memberikan solusi untuk masyarakat dengan mewujudkan WPR.

“Hal ini, tentunya ini tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan dari semua pihak terkait, dan ke depan sinergitas dapat dibangun secara kebersamaan agar sektor tambang dapat membantu daya ungkit ekonomi masyarakat, daerah bahkan negara,”tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana saat dikonfirmasi terkait dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pihaknya mendorong pihak terkait baik Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pihak lainnya agar seluruh wilayah yang ada pertambangan rakyat agar bisa mendapatkan izin dan menjadi legal.

“Kami sangat mendorong, tentunya semua sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga Dusun Indotani, Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang berinisial JK yang bekerja sebagai penambang sangat menyambut baik apabila pihak pemerintah menjadikan lokasi tambang indotani menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Kalau pihak pemerintah menjadikan wilayah kita sini menjadi WPR dan legal kita sangat senang sekali, karena kebutuhan ekonomi saya dan sejumlah masyarakat disini memang dari hasil kerja tambang, meskipun nantinya kalau sudah menjadi WPR banyak aturan dan prosedur kita akan ikuti,” ucapnya. (Agsfy)