Keluhan Warga Didominasi Masalah Infrastruktur

SINTANG-Anggota DPRD Sintang, Syahroni menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Desa Nanga Dedai, Kamis (4/8) lalu. Reses dihadiri Camat Dedai Subendi, unsur Forkopincam dan masyarakat dari beberapa desa.
Menurut Anggota DPRD Sintang Syahroni, reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk memperhatikan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing sesuai amanah undang undang. ”Reses bukan hanya menghimpun usulan pembangunan, tapi juga mendengar berbagai keluhan masyarakat,” katanya.
Dengan digelarnya reses, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap tidak ada tumpang tindih anggaran pembangunan. Mengingat, dana desa yang besar saat ini memungkinkan untuk melakukan berbagai macam proyek pembangunan. “Makanya perlu sinergi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih. Reses ini penting untuk mengetahui mana item pembangunan yang diperlukan masyarakat dan diperjuangkan sesuai dengan tupoksi,” katanya.

Anggota dewan yang juga Ketua Komisi A DPRD Sintang ini berjanji akan menindaklanjuti usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada. “Saya akan berusaha menindaklanjuti melalui kewenangan pribadi, yakni lewat pokok pikiran anggota dewan. Tapi, masyarakat juga harus paham, anggaran itu terbatas yakni Rp2 miliar, sementara daerah yang ditangani tiga kecamatan,” katanya.
“Usulan pembangunan yang tidak bisa diakomodir melalui pokok pikiran, akan dikomunikasikan dengan instansi terkait,” sambungnya.
Dihadapan masyarakat, pria yang akrab disapa Roni menyampaikan bahwa Kecamatan Dedai patut bersyukur dengan banyaknya program pembangunan yang masuk. Salah satunya pembangunan sarana PDAM dan Puskesmas rawat inap yang megah. ”Di Sintang, hanya dua kecamatan yang dibangun Puskesmas rawat inap dengan anggaran Rp5 Miliar. Yakni Sintang dan Dedai,” bebernya.
Terkait pengelolaan pemerintahan desa, Roni meminta kepala desa dan perangkatnya serta BPD menciptakan hubungan yang harmonis. Agar pembangunan desa berjalan baik dan optimal. “Tak hanya itu, kades dan BPD harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat,” pintanya.

Camat Dedai, Subendi berharap reses yang dilakukan anggota dewan bisa menampung usulan pembangunan. Serta bisa mendapatkan porsi pembangunan sesuai harapan masyarakat. “Saya juga berharap aspirasi masyarakat Dedai dapat ditampung dan direalisasikan,” harapnya.
Subendi mengatakan, keberadaan Syahroni yang merupakan warga asli Dedai di DPRD Sintang telah banyak memberikan sumbangsih pembangunan. Keberadaannya juga mempermudah akses informasi mengenai kegiatan pembangunan. “Makanya saya berharap reses yang dilaksanakan menjadi media untuk menggali informasi mengenai kebutuhan pembangunan. Harapan saya, pembangunan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan di APBdes. Ini penting, supaya tidak menjadi temuan,” katanya.
Ia juga meminta pihak desa memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan di wilayahnya. “Manfaatkan reses ini untuk mensinkronkan kegiatan pembangunan,” pintanya.
Kepala Desa Nanga Dedai, Arnem mengaku sedang desanya dikunjungi anggota DPRD Sintang untuk melaksanakan reses. Ia juga berharap sejumlah usulan pembangunan desa bisa di backup dalam APBD Sintang.
Keluhan Warga
Saat sesi dialog, Kepala Puksesmas Dedai Ismail meminta anggota dewan mendorong penambahan fasilitas di layanan kesehatan tersebut. Salah satunya ruangan rontgen dan peralatannya. “Kalau usulan itu terwujud, maka Puskesmas Dedai akan setara dengan Rumah Sakit Tipe C. Ruang ini penting agar masyarakat tidak perlu lagi ke Sintang untuk pemeriksaan rontgen,” katanya.
Sofyansyah, wakil ketua komite SMN Nanga Dedai meminta dewan membantu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan gedung olahraga yang terbengkalai. “Mohon dibantu penyelesaiannya, karena bangunannya sudah ada tapi belum selesai,” katanya.

Warga lainnya, Eko, meminta pembangunan berem di RT 6 untuk mencegah jalan semakin tergerus longsong. Sementara Ketua BPD Desa Nanga Dedai Abdul Gafar menyampaikan keluhan mengenai kemampuan SDM aparatur desa untuk menghitung pelaksanaan pembangunan maupun kebutuhan proyeknya. “Desa belum punya tenaga ahli, sementara dalam APBDes ada pembangunan fisik,” katanya.
Selama ini, kata dia, pelatihan yang diberikan hanya mengenai administrasi keuangan desa. “Makanya perlu peningkatan SDM aparatur desa,” tegasnya.
Kepala Desa Nanga Dedai, Arnem mengakui SDM masih rendah dan kurang. Contohnya saat penyusunan APBDes dan Perdes selalu saja kelabakan. “Mohon bantuan dari pemerintah,” pintanya.
Merespon keluhan warga, Roni mengatakan usulan dan keluhan akan disampaikan ke instansi terkait. Diantaranya masalah ruangan dan alat rontgen akan dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan, gedung olehraga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga soal berem di RT 6. “Pada dasarnya saya siap membantu,” tegasnya.

Mengenai SDM desa yang lemah dalam mengelola proyek desa, Roni mengatakan masalah tersebut sempat menjadi kajian pansus ketika membentuk Perda tentang desa. “SDM memang belum memadai, padahal sesuai Kepres 54 harus mempunyai sertifikasi khusus.
Desa-desa di Kabupaten Sintang belum ada tenaga tekhnis yang dimaksud,” katanya.
Ia berjanji akan membicarakan masalah SDM desa ke pihak terkait. Ia juga menyarankan agar desa berkomunikasi dengan pendamping desa, pihak kecamatan maupun Kantor Pemdes. “Saran saya, ketika desa ingin melaksanakan kegiatan pembangunan dibicarakan bersama. Agar ketika ada masalah sama-sama bertanggung jawab,” katanya.
“Kalau ada sosialisasi, ikuti dengan serius. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan saja. Saya juga minta pihak desa tidak menggunakan pihak ketiga ketika membuat APBDes,” pintanya.
Camat Dedai, Subendi mengatakan peningkatan dana desa bisa menimbulkam perencanaan pembangunan desa monoton. “Makanya aspek pemberdayaam masyarakat dikedepankan
BUMDes disiapkan, semua harus diberdayakan. Agar jenis pembangunan tidak itu-itu saja,” tegasnya.
Tinjau Infastruktur

Usai dialog dengan warga, Syahroni didampingi Camat dan Forkompincam serta warga meninjau sejumlah proyek pembangunan. Diantaranya gedung olahraga, jalan desa maupun pembangunan turap. Rombongan juga meninjau jembatan Mawang Besar yang mengalami kerusakan dan melengkung.
 
             
		