LINTASKAPUAS | SINTANG – Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat menggelar FGD dan latihan kendaraan uji keliling non statis dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelaksanaan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kalimantan Barat.
Forum Group Discussion(FGD) dan Pelatihan kendaraan uji keliling non statis tersebut digelar sebagai upaya untuk menyukseskan program zero ODOL (Over Dimension and Over Load) 2023 di Kalimantan Barat, berlangsung di Ballroom Hotel My Home Sintang, pada Rabu, 9 Februari 2022.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Syamsuddin, menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD dan pelatihan kendaraan uji keliling non statis tersebut untuk menambah serta meningkatkan pengetahuan keterampilan dari para penguji kendaraan bermotor di Kalimantan Barat, mengingat semakin hari tantangan yang dihadapi semakin berat.
Menurut Syamsudin jalan lintas antar Kabupaten dalam provinsi Kalbar banyak kendaraan truk ekspedisi dan truk milik perusahaan perkebunan yang berlalu lintas disepanjang jalan disinyalir sebagian besar over dimension dan over load.
“Dengan adanya pelatihan ini, Semoga bisa meningkatkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang terakreditasi agar bisa menertibkan Kendaraan yang Over Dimensi dan Over load tersebut,” ucapnya.
Ia juga mengatakan kebutuhan terakreditasi sangat dibutuhkan bagi para penguji saat ini seiring dengan banyaknya Kendaraan yang wajib uji di Kabupaten/Kota di Kalbar.
“Perkembangan sistem pengujian kendaraan bermotor di Kalbar saat ini sudah mengalami kemajuan, dari tahun ke tahun Kabupaten/Kota di Kalbar sudah mulai membangun sistem pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik, dari sisi administrasinya, hingga ke unsur teknisnya”, tambah Syamsudin.
Saat ini lanjut Syamsudin, sudah ada delapan Kabupaten/Kota yang terakreditasi pengujian kendaraan bermotor.
“Di Kalbar ini sudah ada 8 Kabupaten / Kota yang telah terakreditasi yakni Pontianak, Singkawang, Landak, Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, dan masih ada 6 Kabupaten lagi yang belum terakreditasi”, sambung Syamsudin.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsudin memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan status akreditasinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususunya masalah transportasi.
“Dengan terlaksananya akreditasi ini semoga dapat mewujudkan program nasional yaitu zero Over Dimension and Over Load (ODOL) di tahun 2023 di mana yang terakreditasi ini diharapkan agar mampu memfilter kendaraan yang disinyalir over dimension dan overload dengan saling bersinergi untuk memberantas ODOL di Kalbar, sehingga terciptanya kendaraan dengan keselamatan yang memenuhi teknis yang diatur dalam undang-undang”, harap Syamsudin.
Pemerintah Kabupaten Sintang yang diwakili langsung Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Florensius Kaha mendukung langkah tegas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Propinsi Kalimantan menormalisasi kendaraan dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan sawit di Sintang
“Komitmen kami bulan April ini kami sudah melakukan sidak ke kebun-kebun untuk melakukan pengawasan gabungan bersama kepolisian,” kata Kaha.
Kaha menjelaskan tujuan pengawasan ke perusahaan yakni dalam rangka menjaga kualitas peningkatan jalan yang dianggap sering rusak oleh angkutan yang over kapasitas.
“Jadi dalam penindakan nantinya kami bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan angkutan yang dianggap over kapasitas,” pungkasnya.
