RAPAT PARIPURNA KE 7 MASA PERSIDANGAN III PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) APBD SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018
LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Menindaklanjuti Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD)Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018 yang disampaikan oleh Bupati Sintang, DPRD Sintang menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan Umum 8 Fraksi DPRD Sintang.
Rapat Paripurna ke 7 Masa persidangan III pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Sintang tahun anggaran 2018 dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward berlangsung diruang Sidang Utama DPRD Sintang, senin(13/11)
Dari 8 Fraksi DPRD Sintang yang menyampaikan pandangan umumnya, mayoritas mengusulkan agar Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Sintang tahun anggaran 2018 tetap memperioritaskan pembangunan infrastruktur Dasar seperti infrastruktur jalan, Pendidikan, Kesehatan, pertanian yang hingga saat ini belum memadai khususnya untuk wilayah pedalaman.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDI-Pejuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya Alan, S.Sos yang menyoroti tentang kondisi infrastrukur jalan khususnya diwilayah kecamatan serawai, ambalau, kayan Hulu, Sepauk dan Tempunak.
Hingga saat ini masih ada sejumlah akses jalan antar desa antar kecamatan belum bisa ditempuh melalui jalur darat, oleh sebab itu diminta kepada Bupati Sintang lebih memprioritaskan pembangunan dari wilayah pedalaman karena masih jauh dari yang diharapkan, “ungkap Alan.
Fraksi PDI-Perjuangan juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar segera membangun sarana Publik khusus wilayah terbuka hijau diwilayah seputaran Hutan wisata Baning Kota Sintang.
“Mengingat di Kabupaten Sintang masih minim ruang terbuka hijau sebagai sarana publik, maka kami menyarankan kepada pemerintah Daerah Agar menganggarkan pembangunannya pada APBD tahun 2018 dengan lokasi sepanjang jalan kelam Sintang, “ujar Legislator daerah Pemilihan Serawai – Ambalau ini.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra dengan juru Bicara, Julian Sahri, menyampaikan apresiasi dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Sintang khususnya untuk pembangunan Infrastruktur dimulai dari wilayah pnggiran, dan pedalaman.
“Saran kami dari Fraksi Gerindra, meminta kepada pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Jarot – Askiman agar terus meningkatkan dan lebih mengoptimalkan lagi pembangunan infrastruktur dasar khusus untuk wilayah pedalaman, “ujarnya.
Pandangan Umum selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Nasdem, yang disampaikan oleh Florensius Roni meminta kepada pemerintah daerah agar lebih memaksimalkan anggaran tahun 2018 tepat sasaran yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Sintang.
“Meski APBD Sintang tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 2.30 persen, namun Fraksi Nasdem berharap anggaran yang ada bisa memberikan dampak pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat kabupaten Sintang, “tutur Roni
Selanjutnya, pandangan Umum disampaikan oleh Fraksi Demokrat, dengan juru Bicaranya, Markus Jembari. Dalam pandangan umumnya selain menyinggung masalah pembangunan Infrastruktur, Fraksi Demokrat juga meminta kepada pemerintah Daerah agar lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang hingga saat ini belum begitu maksimal.
“Fraksi Demokrat menyarankan kepada pemerintah daerah agar memaksimalkan PAD Sintang dengan cara jemput bola, jangan hanya menunggu. Selain itu agar melakukan terobosan-terobosan baru untuk menggali potensi daerah yang bisa mendongkrak PAD Sintang, “sarannya.
Pandangan umum Selanjutnya disampaikan oleh Fraksi PKB yang dibacakan oleh Mainar Puspasari, meminta kepada pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendorong pihak Ketiga khususnya dalam pembangunan Jaringan telekomunikasi khusus untuk wilayah Kecamatan Sepauk yang hingga saat ini belum tersentuh jaringan.
“Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat khususnya untuk memberikan informasi keluar. Akan tetapi karena masih terbatasnya jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Sintang khususnya untuk wilayah kecamatan Sepauk membuat akses informasi jadi terhambat oleh sebab itu dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah Daerah Sintang, “ujarnya.
Sementara, pandangan Umum selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Golkar yang dengan juru Bicara, Melkianus, meminta kepada Pemerintah Daerah agar membuka perekrutan tenaga Kontrak Guru dengan kuota yang sama dengan Tenaga Guru Garis Depan(GGD) sebagai upaya untuk menghindari kecemburuan sosial dalam masyarakat.
“Kami Fraksi Golkar Berharap kepada pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Sintang untuk mendorong pemerintah Pusat agar merubah system perekrutan Calon Guru Garis Depan(GGD) sehingga Putra-Putri Daerah Sintang kedepannya bisa ikut berkompetisi untuk menjadi Calon Guru Garis Depan.
Selanjutnya, Fraksi PKP-Indonesia yang disampaikan oleh juru Bicaranya, Hardoyo, menyampaikan bahwa penerimaan APBD SIntang tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 2.30 persen. “Jadi, kami dari Fraksi PKP-Indoesia mempertanyakan penyebab turunya APBD Sintang tahun 2018, mohon penjelasannya, “ucapnya.
Selain itu, Fraksi PKP-Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini, Kabupaten Sintang tengah dilanda kasus Demam berdarah bahkan, sudah ada korban satu orang meninggal, oleh sebab itu kami dari Fraksi PKP-Indoensia menyarankan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar lebih mengintensifkan pemberantasan sarang nyamuk khususnya diwilayah permungkinan padat penduduk dan sekolah.
“kami berharap agar pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap pemberantasan nyamuk demam berdarah serta lebih mengoptimalkan fogging kewilayah-wilayah yang dianggap rawan demam berdarah, Saranya.
Terakhir, Pandangan Umum disampaikan oleh Fraksi Amanat Persatuan dengan juru Bicara, Anton Isdianto, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar tidak ada staf rangkap jabatan khususnya di dinas PU agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses kepengurusan administrasi dan keuangan.
Selain itu, kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah, agar mendorong Investrot yang berinvestasi di Kabupaten Sintang untuk ikut berperan aktif serta dalam peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Sintang.
Fraksi Amanat Persatuan juga mengkritisi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait dengan belum tersentuhnya pembangunan Infrastruktur jalan mulai dari desa Kedabang menuju desa Batu Lalu kecamatan Sintang. “kita juga meminta agar jaringan listrik PLN bisa diperjuangkan masuk ke desa Batu Lalau Kabupaten Sintang.
Setelah 8 Fraksi DPRD Sintang, menyampaikan pandangan Umumnya, Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward menyampaikan bahwa untuk mendengarkan jawaban dari pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terkait dengan pandangan umum masing-masing fraksi tersebut akan digelar dalam rapat Paripurna Selanjutnya.
