Bapemperda DPRD Sintang Gelar Diskusi Publik Raperda Inisiatif

0
20
Ketua Bapemperda, Welbertus Pimpin Diskusi Publik tentang 3 Raperda Inisiatif DPRD Sintang.

LINTASKAPUAS | SINTANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang gelar diskusi publik tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif yang sudah disahkan masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama-sama dengan pihak eksekutif menjadi Peraturan Daerah.

Tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang tersebut yakni Raperda tentang perlindungan dan pelestarian adat dan budaya daerah, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan usaha perkebunan dan pola kemitraan plasma perkebunan sawit dan rancangan peraturan daerah tentang kabupaten Sintang tentang penetapan tanah adat, mekanisme penerbitan surat pernyataan tanah, surat keterangan tanah dan pemanfaatannya.

Diskusi Publik Raperda inisiatif DPRD Sintang tersebut dipimpin Ketua Bapemperda Kabupaten Sintang, Welbertus yang dihadiri langsung Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny didampingi wakil ketua Jeffray Edward dan Heri Jamri.

Diskusi Publik menghadirkan Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan peserta dihadiri seluruh Camat sekabupaten Sintang dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda yang ada di kabupaten Sintang.

Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny mengatakan bahwa diskusi Publik Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang digelar dalam rangka untuk mendapatkan masukan, Informasi serta saran dari berbagai pihak untuk diparipurnakan menjadi sebuah perda Kabupaten Sintang.

“Harapan kita bersama, melalui diskusi publik yang digelar mampu melahirkan sebuah perda yang benar-benar mengakomodir yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Sintang.

Menurut Florensius Ronny, munculnya Tiga Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang buntut dari banyaknya konflik yang terjadi antara investasi dengan masyarakat setempat di mana perusahaan berinvestasi.

“Sebagai contoh banyak tanah masyarakat yang masuk dalam Hal Guna Usaha (HGU) Perusahaan yang sama sekali tidak pernah diserahkan oleh masyarakat. Selain terjadinya penggusuran cagar budaya seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Serawai dan masih banyak lagi konflik lainnya yang terjadi dimasyarakat,” ucapnya.

Harapan kita bersama dengan adanya Diskusi Publik tentang Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang ini bisa menjadi masukan bagi tim Bapemperda untuk menyusun dan merumuskan nya menjadi sebuah peraturan yang mengayomi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” harapnya.