LINTASKAPUAS I SINTANG – Kepala Desa Linggam Permai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, Markus merasa tidak nyaman dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBDes oleh warganya yang dialamatkan kepadanya.
“Di era serba digital sekarang ini tidak mudah untuk bermain-main dengan Anggaran karena semua sudah dilakukan secara online, terkait dengan penggunaan APBDes, semuanya sudah kita masukkan terlebih dahulu dalam sistem Keuangan Desa(SISKEUDES), “ungkap Markus saat berkunjung ke kantor Lintaskapuas.com, senin(11/5/2020)
Markus menyampaikan bahwa informasi dugaan tersebut karena terjadi mis komunikasi antara warga dengan aparat pemerintah Desa Linggam Permai. “jika memang mereka kurang puas dengan kinerja kami seharusnya mereka melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, dan kalau memang mereka merasa ada penyimpangan kami persilahkan langsung cek di SISKEUDES perubahan karena disitu lengkap semuanya, “ucap Markus.
Markus juga menyampaikan bahwa adanya warga yang melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum dimungkinkan karena warga tersebut belum mengetahui bahwa sudah dilakukan APBDes Perubahan. “Kalau tidak salah sekitar bulan April lalu kita sudah melaporkan Kegiatan APBDes kita langsung masuk ke Aplikasi SISKEUDES dan semua data kita masukkkan untuk diketahui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “ucapnya.
Setelah semua data kita laporkan melalui SISKEUDES tersebut, ternyata ada masyarakat yang menginginkan ada revisi sehingga sebulan kemudian setelah diposting, kita bertemu dengan tim verifikasi di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang untuk permohonan revisi ulang APBDes Linggam Permai.
Selanjutnya, Data yang sudah Direvisi tersebut juga sudah kita kirim ke Kementerian keuangan dan jika ada masyarakat ingin mengetahuinya bisa langsung di cek ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dan SISKEUDES maupun di data Online Monitoring- Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara(OM-SPAN) Kementerian Keuangan RI. Sehingga, semua data Pembangunan Desa Linggam Permai yang kita revisi itu terdapat di OM-SPAN dan SISKEUDES termasuk tanggal revisinya. Jadi, tidak ada yang dibuat-buat oleh Pemerintahan Desa
Markus menduga warga yang melaporkan tersebut diambil melalui data APBDes Lama. Jadi jika mengacu kepada APBDes lama, mungkin mereka menganggap ada beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan pembangunan. Akan tetapi, jika warga yang melapor sudah mengetahui bahwa ada APBDes perubahan saya rasa tidak ada laporan seperti itu, intinya hanya mungkin terjadi Miss Komunikasi.
Beberapa pembangunan yang direvisi yakni Pada bulan Juni masuk jaringan listrik PLN ke desa Linggam Permai , dan atas permintaan dari Pihak pemasangan jaringan , bahwa pihak desa perlu menganggarkan Dana Desa untuk Pemasangan KWH di Kantor Desa dan beberapa bangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah desa , sementara dari APBDes awal tidak ada anggaran pemasangan KWH listrik Maka kami anggap perlu melakukan perubahan / revisi pada APBDes untuk dapat menganggarkan Pengadaan KWH listrik untuk Kantor Desa , Gedung Serbaguna , Balai Dusun , Rumah Betang Adat , Polindes , Pustu , dan beberapa rumah masyarakat tidak mampu .
Selanjutnya, penggusuran lapangan sepak bola pada APBDes awal memang ada pembangunan tribun , namun pada saat penggusuran dilakukan jumlah jam operasional dan minyak melebihi dari perencanaan di APBDes maka dari itu APBDes dilakukan perubahan.
“Perubahan ini dilakukan atas usulan dari masyarakat di Desa Linggam Permai juga. usulan dari masyakarat baik juga mumpung alat berat masuk ke desa . Oleh karena itu akibatnya anggaran untuk pembangunan tribun ditiadakan dan fokus pada penggusuran areal lapangan sepak bola yang ukuran luas arealnya melebihi ukuran satu lapangan sepak bola, “jelasnya.
Terakhir, MCK / tangga pemandian di sungai material memang sudah dipesan di Sintang , namun karena kondisi jalan menuju Desa Linggam Permai rusak parah dan musim penghujan , maka terjadi kendala penundaan untuk mobilisasi angkutan material . Untuk itu solusi yang dapat kami lakukan adalah dengan mengambil kebijakan untuk pengadaan material yang dikerjakan di kampung dan sekarang proses pengerjaan material sedang berlangsung .
Markus berharap, kepada seluruh Masyarakat Des Linggam Permai Kecamatan Kayan Hilir, jika ada kekurangan, atau merasa dianggap ada penyimpangan seyogianya bisa disampaikan langsung kepala Aparat Pemerintahan Desa maupun Aparat Pemerintahan Kecamatan. “ini sebagai bahan Evaluasi Bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya, “harap Markus.
