Heri Jambri : Memberikan HGU Tanpa Sepengetahuan Masyarakat Merupakan Kejahatan

0
16
Sejumlah Kepala Desa yang ada diwilayah Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, menyampaikan Aspirasi dan Keluhannya terkait dengan Permasalahan Investasi Perusahan Sawit Diwilayahnya kepada Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri

LINTASKAPUAS | SINTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Heri Jamri mengatakan bahwa memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat di mana perusahaan tersebut akan berinvestasi merupakan sebuah kejahatan terstruktur.

“Pemberian HGU kepada perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat itu merupakan kejahatan terstruktur yang pada akhirnya akan membuat masyarakat rentan terhadap kriminalisasi,” ungkap Heri kepada lintaskapuas saat ditemui di Sekretariat DPRD Sintang kemarin.

Kriminalisasi yang di maksud oleh Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sintang adalah di saat masyarakat hendak menuntut apa yang menjadi haknya dari pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan justru mengkriminalisasi masyarakat tersebut.

“Karena secara hukum pastinya pihak perusahaan lebih kuat, akan tetapi jika dipikir-pikir sebenarnya kan lahan itu milik masyarakat, namun karena kekuatan Hukum dipengang perusahaan masyarakat jadi ya tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Heri.

Menurut Heri Jambri, saat ini, banyak konflik terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan disebabkan banyak HGU perusahaan masuk ke wilayah permukiman warga, fasilitas umum yang sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat setempat dan pihak aparatur Desa.

“Selama ini kan masyarakat sama sekali tidak mengetahui bagaimana prosesnya hingga tanah hak milik mereka masuk dalam HGU, bahkan pihak aparat desa juga terkadang tidak mengetahuinya, jadi ini bisa dikatakan dalam proses HGU ada mafia tanah dibelakangnya,” tegas Heri.

Legislator Daerah pemilihan Binjai Hulu-ketungau hilir-ketungau tengah dan Ketungau Hulu ini menyampaikan bahwa dirinya mendapat saran dan masukan dari masyarakat terkait dengan HGU untuk disampaikan kepada pemerintah agar penerbitan HGU dilakukan ketika pihak perusahaan sudah mulai pelaksanaan pengamanan perkebunan.

“Saran dari masyarakat yang saya tampung, mereka meminta agar pemerintah menerbitkan HGU ketika perusahaan sudah mulai membuka lahan -hingga penamaan, agar tidak ada mafia tanah bermain,” jelasnya.

Menurut Heri Jambri, selama ini jika ada masyarakat menggarap lahan tiba-tiba pihak perusahaan mengklaim bahwa lahan tersebut sudah masuk dalam HGU perusahaan, membuktikan bahwa telah terjadi kejahatan Terstruktur terkait pemberian HGU kepada Pihak Perusahaan.

“Kita lihat sendiri selama ini jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, pihak aparat pasti diam tidak menanggapinya, akan tetapi giliran jika ada pihak perusahaan yang menuduh masyarakat cepat ditanggapi seperti masyarakat mencuri sawit atau ada perkara lain langsung cepat ditanggapi dan langsung dipidanakan, kan nampak sekali ada unsur kriminalisasinya,,” ucapnya.

Beranjak dari kondisi tersebut, Heri Jambri meminta kepada pemerintah Kabupaten Sintang, agar pro aktif membela apa yang sudah menjadi hal dari masyarakat.

“Jangan justru membela dan mempertahankan perusahaan yang sudah jelas-jelas merampas hak masyarakat yang sejak nenek moyang mereka sudah ada, dan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terkait dengan konflik yang selama ini terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.