LINTASAKPUAS | SINTANG — Jalan poros kabupaten yang menghubungkan pusat Kota Sintang menuju wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia kembali menjadi sorotan. Akses utama yang seharusnya menjadi urat nadi penggerak ekonomi dan sosial bagi lima kecamatan di wilayah perbatasan itu telah puluhan tahun mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perbaikan berarti dari pemerintah.
Jalan yang melintasi Kecamatan Binjai Hulu, Ketungau Hilir l, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, itu kini hanya bisa dilalui kendaraan tertentu saat musim kemarau. Ketika musim hujan tiba, jalur ini berubah menjadi kubangan lumpur memutus akses warga terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Masyarakat perbatasan sudah muak sebenarnya dengan janji-janji pemerintah, yang mana jalan poros tersebut akan segera dibangun, hanya saja hingga saat ini kan kunjung dibangun. Justru , kondisinya makin parah,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Lusi kepada lintaskapuas.com kemarin.
Politisi partai Demokrat ini menyebutkan bahwa satu-satunya alternatif transportasi adalah melalui sungai atau jalur putar yang memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Kondisi ini sangat mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi di kawasan perbatasan.
“Bayangkan saja, kondisi saat ini, sangat memperihatinkan, untuk menuju ke wilayah perbatasan khususnya ketungau hulu dan Ketungau Tengah, harus melintasi dua kabupaten yakni Sekadau dan sanggau. Saat ini masyarakat hanya bisa masuk lewat jalur Balai karangan dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 jam perjalanan. Padahal kalau kondisi jalan poros memadai hanya membutuhkan waktu perjalanan paling lama 5 jam. Jadi warga perbatasan merasa seperti bukan bagian dari Indonesia,” ujar Lusi.
Selain memperlambat pertumbuhan ekonomi desa-desa di wilayah perbatasan, buruknya infrastruktur ini juga menjadi hambatan besar dalam pelayanan publik. Anak-anak harus menempuh jarak belasan kilometer dengan berjalan kaki atau menaiki sepeda motor di jalur berlumpur untuk sampai ke sekolah.
Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui keterbatasan anggaran dan sulitnya mobilisasi alat berat ke wilayah terpencil sebagai hambatan utama perbaikan jalan. Namun warga menilai alasan tersebut tak lagi relevan.
“Warga bukan minta jalan tol, masyarakat hanya ingin jalan yang bisa dilalui dengan aman. Masa sudah 20 tahun lebih tidak bisa juga diperbaiki? Ini bukan keterbatasan, ini soal kemauan,” ujarnya
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Pusat terkait rencana konkret perbaikan jalan poros vital tersebut. Sementara itu, warga lima kecamatan di ujung negeri terus menanti keadilan pembangunan yang merata.
