Sidang Paripurna DPRD Sintang Sepakat Bahas 14 Raperda Tahun 2018

0
982

LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Dewan perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Sintang menggelar rapat Paripurna ke -2 masa persidangan 1 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sintang tahun 2018 bersama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Sidang Paripurna yang berlangsung diruang Sidang Utama DPRD Sintang tersebut menetapkan 14 Rancangan Peraturan daerah(Raperda) untuk dibahas oleh Anggota DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, senin(12/3)

Dari 14 raperda yang ditetapkan untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah kabupaten Sintang tersebut satu diantaranya merupakan Rapreda Inisiatif DPRD Sintang. Sementara 13 Raperda lainnya merupakan pengajuan dari Pemerintah Kabupaten Sintang.

Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward dalam pidato pengantarnya menyampaikan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan Daerah(Propemda) merupakan wujud dari pelaksanaan tugas legislasi selaku DPRD guna memenuhi ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan.

“Dalam undang-udang tersebut menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam program pembentukan perda (propemperda) kabupaten/kota dan Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan  pasal 15 ayat (3), “ungkapnya.

Ia juga menyampaikan dalam penetapan sebuah produk hukum pikahnya akan terlebih dahulu memperhatikan aspek tujuan, pengkajian yang matang, serta memperhatikan keadilan dan persamaan pengaturan bagi seluruh lapisan masyarakat. “tentunya tidak kalah penting kita juga mengedepankan skala prioritas dan budaya masyarakat yang akan memberikan warna terhadap pembentukan sebuah peraturan daerah, “jelas Jeffray.

Sementara, Bupati Sintang, Jarot Winarno Menyambut baik dengan ditetapkannya 14 Raperda Kabupaten Sintang tahun 2018 yang akan dibahas oleh DPRD Sintang. “dengan banyaknya peraturan hukum yang ditetapkan tersebut tentu akan semakin banyak yang bisa diatur dalam rangka untuk memajukan pembangunan dikabupaten Sintang ini, “ujarnya.

Ia mengatakan sejumlah Raperda yang ditetapkan tersebut menjadi skala prioritas karena berkaitan langsung terhadap masyarakat adat, terhadap kehidupan public, dan upaya peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.

“ada tiga Organisasi Perangkat daerah yang Kapasitasnya mesti kita tingkatkan yakni badan pengelola perbatasan, yang kedua badan penanggulangan bencana Daerah dan yang ketiga kesbangpolinmas, “jelasnya.

Berikut 14 raperda yang akan dibahas DPRD Sintang tahun 2018 ini, yakni;

  1. Raperda tentang perlindungan dan pelestarian hutan adat di Kabupaten Sintang;
  2. Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sintang;
  3. Raperda tentang perpustakaan;
  4. Raperda tentang penataan desa;
  5. Raperda tentang badan permusyawaratan desa;
  6. Raperda tentang kawasan strategis kabupaten dan lingkungan hidup dan kehutanan Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau;
  7. Raperda tentang badan pengelola perbatasan daerah Kabupaten Sintang;
  8. Raperda tentang badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sintang;
  9. Raperda tentang badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sintang;
  10. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah;
  11. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2012 Tentang retribusi jasa umum;
  12. Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
  13. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  14. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;