“Pada hari ini kita bisa berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Ketapang, dengan dana bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta dana lainnya yang bisa kita gunakan untuk membangun Kabupaten Ketapang menjadi lebih baik lagi,” kata Martin dalam sambutannya.
Selain itu, Martin juga meminta kepada pihak perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.
“Sebaiknya perusahaan membuat sebuah pernyataan, jika masyarakat mau melakukan program PTSL tidak dipersoalkan agar BPN bisa memproses walaupun sertifikatnya belum keluar, sehingga ketika nanti perpanjangan HGU itu bisa dipisahkan,” tegasnya.
Martin menjelaskan, bahwa PT. Eagle High Plantation hanyalah contoh yang pertama, selanjutnya pihaknya akan memanggil grup-grup dan perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan paparannya.
“Saya berharap permasalahan ini bisa selesai sebelum masa kepemimpinan saya berakhir, Kami Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak main-main dalam menangani permasalahan perkebunan ini,” tegasnya. (Agsfy)
