Tuntutan Seram Tak Diakomodir, Akan Laporkan KPU ke Komnas HAM

0
45
Puluhan Anggota DPRD Sintang, Terima kedatangan masyarakat Serawai -Ambalau untuk menyampaikan aspirasi

LINTASKAPUAS | SINTANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sintang, Zulkarnain mengatakan apabila tuntutan masyarakat Kecamatan Serawai dan Ambalau tidak diakomodir maka masyarakat juga akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang ke Komnas Hak Asasi Manusia(HAM)

“Selain menyatakan sikap masyarakat tidak akan mengikuti Pelaksanaan Pemilu serta akan keluar dari Kabupaten Sintang dan bergabung dengan Kabupaten Melawi, kami juga akan melaporkan KPU ke Komnas HAM, jika tuntutan masyarakat yang sudah disampaikan tidak diakomodir, ” ungkap Zulkarnain saat ditemui di sekretariat DPRD Sintang kemarin.
Zulkarnain mengatakan laporan disampaikan ke Komnas HAM karena masyarakat Serawai -Ambalau merasa Hak Asasinya di hilangkan sebagai warga negara Indonesia dengan adanya rancangan penetapan Alokasi kursi DPRD daerah Pemilihan Sintang V, Serawai Ambalau.
“Pemilu tahun 2019, jumlah alokasi Kursi DPRD untuk Serawai Ambalau mendapat 4 kursi, namun pada pemilu tahun 2024 mendatang terjadi pengurangan menjadi 3 kursi, berarti ada pengurangan jumlah penduduk antara tahun 2019 dengan 2024” ungkapnya.

Politisi Partai Hanura Kabupaten Sintang ini mengaku berdasarkan data penduduk yang dihimpun seluruh Kepala Desa yang ada di Serawai Ambalau terdapat 47.491 jiwa, berbeda jauh dengan data yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sintang yang hanya berjumlah 35.417 jiwa.
“Dari data yang dihimpun para Kades dengan data yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sintang jumlahnya sangat fantastis mencapai 12.000 jiwa. ” paparnya.

Zulkarnain mempertanyakan kemana data penduduk yang berjumlah 12.000 jiwa tersebut. ” bayangkan Angga 12.000 jika orang itu tidak sedikit, kalaupun dikatakan karena kasus Covid 19, apa mungkin sebanyak itu masyarakat Ambalau yang meninggal,” ucapnya.
Dengan hilangnya Data Penduduk dengan angka fantastis tersebut menurut Zulkarnain sangat merugikan masyarakat Serawai – Ambalau karena banyak masyarakat akan hilang hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.

Zulkarnain juga menyampaikan kepada Pihak KPU Kabupaten Sintang, terkait dengan data kependudukan seyogianya terlebih dahulu melakukan kroscek data ke dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sintang.
“Harusnya untuk mengeluarkan rancangan penetapan Alokasi kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Sintang V, Serawai – Ambalau, mestinya kan KPU terlebih dahulu melakukan Verifikasi data kependudukan, ” pungkasnya.