Lapas Ketapang Adakan Kerjasama Penanganan Overstaying Tahanan Dengan Institusi Penegak Hukum

0
100
Foto Kalapas Ketapang Ali Imran, saat menandatangani nota kesepahaman bersama 3 Institusi. (Istimewa)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Ketapang, Ali Imran, memprakarsai Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang dengan Institusi Penegak Hukum yakni, Kepolisian Resort (Polres) Ketapang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, serta Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Ketapang tentang penanganan overstaying tahanan, Selasa (2/3/2021)

Dalam kegiatan tersebut, Kalapas Ketapang Ali Imran didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (KASIBINAPIGIATJA), Suryadi,

Kalapas Ketapang. Ali Imran saat dikonfirmasi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas antar stakeholder yang telah terjalin selama ini, sekaligus sebagai komitmen Lapas Ketapang untuk turut mewujudkan instruksi Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas) prihal penanganan Zero Overstaying Tahanan.

“Overstaying yang dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya. Ya, bisa juga untuk narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya,” katanya

Lanjut Ia mengatakan, menyikapi hal itu, seluruh pimpinan terkait, menyambut baik pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

“Kita berharap dengan adanya nota kesepahaman ini bisa terlaksana hubungan yang baik dengan pihak penahan, serta terlaksananya penanganan bagi tahanan yang akan habis masa penahanannya pada H-10, H-3, dan H-1, dan terlaksananya perlindungan hukum bagi tahanan dengan tidak adanya overstaying di Lapas Kelas IIB Ketapang,” harapnya.

Untuk diketahui, proses penandatanganan Perjanjian Kerjasama diawali Kalapas Ketapang sebagai pihak I, dilanjutkan dengan Kepolisian Resort Ketapang sebagai pihak ke II, Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai pihak ke III, dan Pengadilan Negeri Kelas II Ketapang sebagai pihak ke IV. (Agsfy)