Martin Rela Cuti Demi Kampanyekan Sang Adik, Dewan: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

0
226
Foto: Surat Cuti Bupati Ketapang. (Foto Ist)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Niat Bupati Ketapang, Martin Rantan untuk terus melanjutkan dinasti politiknya semakin tampak, setelah berhasil memasangkan adik kandungnya Leonardus Rantan dan Farhan maju sebagai Palson Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, kini Martin rela cuti untuk melaksanakan kampanye untuk sang adik.

Cuti tersebut diketahui melalui surat resmi dengan nomor 869/SETDA-TAPEM.100/2024 tentang Permohonan Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yang ditujukan Bupati Ketapang 2 periode ke Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 21 Oktober lalu.

Dalam surat tersebut, Martin mengajukan cuti berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 hal Penegasan Terkait Cuti di luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah. Yang mana dirinya mengajukan cuti di Luar Tanggungan Negara pada masa kampanye setiap hari Jumat terhitung sejak minggu ketiga bulan Oktober 2024 sampai dengan minggu ketiga bulan November 2024 untuk mengikuti kampanye Pemilukada 2024.

Ironisnya di tengah masa cuti kampanye tepatnya pada Jumat (25/10/2024) kemarin, Martin Rantan bersama seluruh kepala OPD dan perangkat daerah lainnya menggelar kunjungan kerja di beberapa Kecamatan dan mulai berangkat pada Jumat menuju Kecamatan Jelai Hulu.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat, baik melalui media sosial maupun bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang peduli dengan Pilkada Ketapang yang mempertanyakan izin cuti Kepala Daerah.

“Artinya ketika Bupati cawe-cawe meski cuti untuk kampanye, tentu patut kita duga ada beberapa fasilitas negara. Bahkan dalam kunjungan mereka ke lapangan di Jelai Hulu disertai membagikan Bansos contohnya, mestinya saat cuti, harus melepaskan diri sebagai pejabat,” katanya, Rabu (30/10), siang.

Syai mengaku dirinya merupakan kader partai yang mengusung calon juga pernah cuti selama 3 hari namun dirinya melepaskan diri sebagai unsur pimpinan DPRD, tidak menggunakan dan membawa atribut maupun fasilitas apapun.

“Kita berharap Bupati juga begitu, nah pertanyaan di masyarakatpun muncul apa yang membuat pak Bupati harus sampai cawe-cawe, apakah belum ikhlas dengan dua periode menjabat, kalau belum ikhlas melepaskan harusnya nyalon gubernur lagi kalau masih berkekuatan,” tegasnya.

Syai menambahkan, bahwa dari kacamata fungsi pengawasan bahwa DPRD bisa saja meminta keterangan Bupati dengan hak Intepelaai apalagi informasi yang beredar ada kaitan dengan bansos yang tentunya bansos tersebut dibiayai oleh APBD dan APBD di bawah fungsi pengawasan dewan.

“Kemarin kami di koalisi Nasdem membahas ini ditingkat fraksi bahwa kita tidak ingin ada cawe-cawe sejauh ini, kalau bicara kepentingan sah saja Bupati tidak netral tapi jangan gunakan fasilitas negara,” pesannya.

“Harus bisa menempatkan diri jika cuti kampanye, jangan sampai membuat masyarakat beroponi negatif, sebab bisa saja orang berpandangan kok luar biasa memberikan dukungan sampai harus memanfaatkan fasilitas jabatan, apa si dasarnya sampai harus turun ke lapangan, apakah ada ketakutan-ketakutan yang bakal terjadi,” ketusnya.

Padahal, menurutnya, semua Paslon yang hari ini berkontestasi tentu merupakan orang-orang baik dan punya nilai di mata masyarakat sehingga tidak perlu ada upaya cawe-cawe dan kita ingin Pilkada berjalan damai dan jangan terbelah hanya karena adanya cawe-cawe, karena siapapun yang terpilih itulah pilihan masyarakat.

“Untuk Bawaslu kita minta tegas, sebagai wasit jangan condong dan terkesan memihak, jangan buat masyarakat kecewa dan mosi tidak percaya nantinya muncul,” tegasnya.

Sementara itu, Riza satu diantara warga Ketapang menyayangkan sikap Bupati Ketapang yang harus sampai mengambil cuti untuk mengkampanyekan satu diantara pasangan calon yang maju dalam Pilkada Ketapang. Menurutnya apa yang dilakukan Bupati Ketapang tentu membuat masyarakat termasuk dirinya berpikir kalau Bupati hanya bicara kepentingan pribadinya.

“Memang yang maju adiknya cuma secara etika harusnya Bupati bersikap netral jika bicara kepentingan Ketapang, biarkan semua calon yang berkontestasi berikhtiar, kalau seperti ini kesannya ingin cawe-cawe,” tuturnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan bentuk dari kekhawatiran kekalahan sang adik pada Pilkada Ketapang sehingga Bupati harus turun tangan dan ini dikhawatirkan akhirnya dapat menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu.

“Cuti tidak dilarang cuma kalau mau fair kenapa tidak cuti selama kampanye artinya tidak ada peluang dan ruang Bupati memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara kalau cuti cuma sehari dalam setiap minggu kan itu membuat kita berpikir ada apa ini,” tukasnya.
(Ags)