BBM Langka di Pedalaman Sintang, Warga Protes Ke Pertamina

0
40
Pperwakilan massa gerakan keadilan beraudiensi dengan Manager PT. Pertamina
Sintang, Agustinus Hermawan

LINTASKAPUAS | SINTANG – Puluhan massa yang tergabung dalam kelompok gerakan keadilan menggelar aksi protes ke Pertamina Sintang terkait dengan terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak(BBM) Jenis pertalite dan Solar khususnya diwilayah Pedalaman Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi protes yang dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan tersebut dihadiri langsung Kapolres Sintang, AKBP Tommy Ferdian, Wakil Bupati Sintang, Melkianus, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang, Arbudin berlangsung di Ruang Loby Pertamina Sintang, Selasa(2/5/2023)

Aksi protes terjadi disebabkan terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diwilayah Pedalaman Sintang, meskipun ada dibeberapa tempat, harganya sudah mencapai 20.000-22000/liter Masyarakat memprotes BBM Subsidi atau pertalite di pedalaman Kabupaten Sintang yang mulai langka hingga harga yang ikut melambung sampai 22.000/ Liter.

Menurut Koordinator Aksi, Andreas mengatakan terjadinya kelangkaan BBM diwilayah Pedalaman Sintang disebabkan karena tidak diizinkan lagi para pengusaha BBM kecil-kecilan dari wilayah pedalaman melakukan antri menggunakan Jerigen di SPBU yang mengakibatkan masyarakat yang susah mendapatkan BBM.i

“selama ini, aktivitas masyarakat di pedalaman bisa berjalan dengan lancar karena dibantu dengan para pengusaha BBM kecil-kecilan datang ke wilayah pedalaman. Namun, karena tidak diizinkan lagi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Kalaupun ada harganya sudah tinggi.

Seperti harga BBM di Desa sungai Deras Kecamatan Ketungau saat ini sudah mencapai 22.000/liter, kemudian solar 14 ribu sudah 14 ribu solar di Merakai” ungkap Andreas S

sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) Kabupaten Sintang,Yohanes Agustinus menegaskan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk segera membuat regulasi agar masyarakat yang ada di pedalaman bisa menikmati harga BBM Subsidi sesuai dengan aturan pemerintah yaitu dengan harga yang terjangkau.

“Kalau tidak ada regulasi atau pun tindak lanjut dari pemerintah atau pihak terkait, kami akan melakukan aksi demo besar-besaran” Tegas Agus.

Ada 7 tuntutan yang disampaikan oleh andreas selaku koordinator aksi, yaitu :

1. Meminta pihak kepolisian dan pertamina sebelum melakukan Pelarangan pengantrian yang menggunakan gerigen dan drom Agar Untuk membuat aturan Kepada BBM bisa sampai Masyarakat pedalaman.

2. Perlu adanya kepengawasan tegas untuk penyuplaian minyak Agar benar dirasakan masyarakat.

3. Meminta depot pertamina dan polres benar-benar jalin Kemitraan untuk proses sesuai aturan pertamina, UU migas Oleh polisi bagi oknum/masyarakat berbagai profesi yang Ketahuan menimbun dan menguasai bbm secara tidak wajar di Tindak tegas.

4. Meminta agar SPBU di dirikan disetiap kecamatan dari Kecamatan penyuplai ke desa-desa atur dalam regulasi yang Transparans. Masyarakat meminta juga agar seterusnya SPBU Didirikan di setiap desa.

5. Tidak ada lagi sistem yang tidak diketahui oleh pihak APH Dalam penyuplaian minyak dan minta tutup semua kios-kios Yang ada disekitar SPBU atas dasar kelangkaan. Setiap kali Mau beli ke SPBU kosong tapi di kios sekitar SPBU ada.

6. Mempertanyakan penyuplaian minyak dijalur air yang Ditangani oleh barito selalu tidak mencukupi kebutuhan di Pengguna jalur air.

7. Berantas mafia BBM di kabupaten sintang siapapun dia, pihak Pertamina berikan sangsi yang tegas kepada SPBU yang Bermain. Bupati Sintang Disepakati oleh : Pertamina Cabang sintang Polres Sintang Perwakilan Panglima asap

Sementara itu, Manager PT. Pertamina Sintang, Agustinus Hermawan, Menyampaikan bahwa kuota BBM Subsidi saat ini untuk wilayah Kabupaten Sintang sudah cukup. Untuk pendistribusian BBM, Pihak Pertamina menyerahkan kepada transportir kemudian diterima oleh SPBU. Beliau juga mendukung adanya regulasi agar masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Terkait apakah sampai ke masyarakat atau tidak? Setiap tahun kita diaudit oleh BPK,” ujarnya.

Wakil Bupati, Melkianus menyikapi dengan baik kebijakan dari kapolda terkait pelarangan antri BBM menggunakan gerigen atau drum, namun untuk itu pemda Sintang akan tetap membuat regulasi agar masyarakat yang ada di pedalaman tidak kesulitan mendapatkan BBM Subsidi.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Melkianus. Kadis Perindagkop Arbudin, dan Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian, Manager PT. Pertamina Sintang Agustinus Hermawan, serta perwakilan dari organisasi kemasyarakatan lainnya.(Hry)