LINTASKAPUAS | SINTANG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sintang menyatakan penolakan terhadap rencana masuknya program transmigrasi konvensional ke wilayah Sintang. Mereka menilai program tersebut tidak relevan dengan kondisi daerah saat ini dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohannes Rumpak , alih-alih membawa manfaat, transmigrasi konvensional justru bisa menambah beban sosial, lingkungan, dan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
“Banyak masyarakat lokal Sintang sendiri yang sampai hari ini belum memiliki rumah layak atau lahan pertanian. Kenapa justru kita mendatangkan warga dari luar daerah? Ini tidak adil dan bisa memicu kecemburuan sosial,” ujar Yohannes Rumpak kepada Sejumlah awak Media Sintang saat di temui di Sekretariat DPRD Sintang, Rabu (17/7).
Yohannes Rumpak justru mengusulkan solusi alternatif, agar mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan skema transmigrasi lokal, yaitu memindahkan warga dari desa-desa yang padat atau rawan bencana ke wilayah potensial di dalam kabupaten Sintang sendiri yang masih kosong namun belum dimanfaatkan optimal.
“Transmigrasi lokal jauh lebih relevan. Selain memperkuat pemerataan pembangunan, program ini bisa memberdayakan masyarakat asli Sintang yang memang membutuhkan lahan dan tempat tinggal,” ungkapnya.
Selain itu, Yohannes Rumpak juga menyoroti kesiapan infrastruktur daerah yang belum memadai. Ia menilai penambahan penduduk dari luar tanpa perencanaan matang hanya akan memperparah persoalan pelayanan dasar seperti akses air bersih, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Selain itu, pembukaan lahan baru untuk transmigrasi dikhawatirkan akan mengancam kawasan hutan dan lingkungan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat di pedalaman Sintang.
Politisi Muda PDI-Perjuangan ini berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan transmigrasi yang hendak diterapkan di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang. Ia menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada kepentingan masyarakat lokal terlebih dahulu.
