Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih mengatakan, bahwa keberadaan jembatan timbang sejauh ini memang sering menimbulkan pertanyaan besar, apa fungsi sebenarnya daripada jembatan tersebut.
“Pertanyaan itu timbul, terutama buat pribadi saya sehingga dalam rapat kerja, sering saya pertanyakam kepada Dinas Pehubungan Kalbar waktu masih wewenang mereka dulu,” terangnya.
Tidak jarang, kata Tuah memang sering ada praktek meyimpang di sana. Banyak supir-supir truk yang bercerita bahwa harus menyiapkan rupiah bila melalui jembatan timbang agar bisa lolos.
Maka dari itu, ia berharap dengan diambil alihnya oleh pemerintah pusat, maka jembatan timbang ini kembali segera berfungsi sesuai dengan peruntukannya, agar tak lagi menimbulkan kecurigaan adanya parktek Pungli.
“Mudahan dengan diambil alih oleh Pempus, maka menajemennya semakin bagus,” ujar politisi PDIP ini.
Tapi kalau malah menyuburkan praktik-parktik yang tidak terpuji, maka sebaiknya jembatan timbang itu tidak usah difungsikan saja, dari pada membebani masyarakat pengguna jasa jalan raya dengan setoran yang tidak jelas.
“Kalau nanti difungsikan kembali, saya minta pelaksanaannya haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berani menindak tegas bagi kendaraan yang melanggar aturan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dapil Kalbar, Lazarus mengatakan, bahwa Kemenhub sudah melakukan uji coba dibeberapa tempat, tapi hasilnya tidak maksimal. Makanya sekarang lagi dicarikan skema yang tepat.
“Ini lagi cari skemanya oleh Kemenhub, bagaimana supaya jembatan timbang ini betul-betul berfungi secara maksinal sesuai dengan maksud dan tujuannya dibangun,” ujarnya saat berkunjung ke Sintang, kemarin.
Pemerintah, katanya juga sedang melakukan simulasi-simulasi, dari itu ia meminta untuk tetap bersabar menunggu hingga jembatan timbang ini dapat difungsikan kembali.
“Kita tunggulah hasilnya. Karena ini masalahnya memang sudah sangat kronis, jumlahnya banyak, kemudian tersebar kemana-mana dan membutuhkan karyawan yang banyak,” terangnya.
Ia juga mengatakan, bahwa pegawai lama jembatan timbang dari provinsi. Sekarang diambil alih pusat, maka pegawai tersebut juga menjadi tanggung jawab pusat.
“Dari sisi kepegawaian saja sudah butuh proses, jadi kita tunggulah langkah selanjutnya dari pemerintah,” terangnya.
Sementara tidak berfungsinya jembatan timbang, Lazarus meminta Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus ambil peran, jangan biarkan kondisi seperti ini berjalan terus.
“Contohnya, imbau perusahan sawit, agar tak melebihi angkutan,” pungksnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan, bahwa pihaknya saat ini memang sedang mencari format yang baik untuk pengelolaannya.
“Sebelumnya saya sudah coba dibeberapa daerah untuk pengelolannya, tapi akhirnya masih menjadi bumerang. Maka dari itu, kita akan menyerahkan kepada pihak tertentu yang profesional,” jelasnya saat kunjungannya ke Bandara Tebelian beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, bahwa jembatan timbang ini memang diharapkannya dapat beroperasi kembali sesuai dengan peruntukannya. Karena paradigma lama, jembatan ini bukan dipakai untuk sesuatu yang baik.
“Makanya kita mencari format yang pas, sehingga pengelolannya benar-benar sesuai peruntukannya,” pungkasnya.
