“dari hasil penetapn tersebut, saya diamanahkan menjadi ketua dan ada 11 orang sebagai anggota serta satu orang merupakan Sekretaris Dewan yang artinya total ada 12 orang di Bapemperda,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi PDI P ini mengatakan, setelah terbentuknya Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut, maka pihaknya menargetkan pembahasan APBD dapat dilakukan pada akhir bulan November 2019. Untuk itu, ia bersama anggota akan berusaha bekerja dengan baik dan berharap dapat menyelesaikan pembahasan sesuai dengan target.
“dalam waktu dekat ini kita akan membahasa dan merancang sebuah Peraturan Daerah agar kita bisa masukkan dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020,” ucapnya.
Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Sepauk Tempunak ini menuturkan bahwa saat ini sudah ada sembilan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) dari eksekutid yang telah masuk di DPRD Sintang dan membutuhkan pembahasan dengan segera. Dari sembilan raperda tersebut ada tiga raperda yang akan menjadi prioritas karena berkaitan dengan APBD.
“dari Sembilan Raperda yang sudah diajukan, Ada tiga raperda yang akan kita prioritaskan pembahasannya sebelum pembahasan APBD, sisanya akan kita lakukan setelahnya. Dua raperda tersebut berkaitan dengan penyertaan modal di Bank Kalbar, penyertaan modal di PDAM dan raperda tentang RAPBD itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan Raperda tersebut pihaknya akan mencari permasalahan apa yang dihadapi oleh instansi terkait dan akan berusaha bersama memberikan solusinya agar pelayanan kepada warga masyarakat Kabupaten Sintang.
“Salah satunya adalah penyertaan modal di PDAM yang kerap defisit, kita akan mencari tahu apa yang menjadi permasalahannya agar bisa dicarikan solusi yang bisa meminimalisir atau mengantisipasi defisit tersebut dikemudian hari, intinya yang kita prioritaskan itu adalah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.
