APBD Sintang 2015 mencapai 1,38 Triliun

0
2302

55% APBD 2015 Untuk Belanja Pegawai

Penandatanganan Pengesahan APBD Sintang 2015 Berlangsung pada Sidang paripurna DPRD Sintang
Penandatanganan Pengesahan APBD Sintang 2015 Berlangsung pada Sidang paripurna DPRD Sintang

LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Meski APBD Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan.namun, hal tersebut bukan menunjukkan adanya peningkatan pembangunan yang lebih baik. Pasalnya dari 100 persen APBD, 55 persennya dihabiskan untuk keperluan belanja tidak langsung atau belanja pegawai.

DPRD Kabupaten Sintang mengesahkan APBD Kabupaten Sintang tahun 2015 sebesar Rp 1.388.800.166.451. melalui ketok palu dalam sidang Paripurna DPRD Sintang pada, selasa(23/12) dan dari anggaran tersebut 55 persen atau Rp. 877 Milyar diperuntukkan untuk belanja pegawai sisa 45 persen atau sekitar 510 Miliyar untuk anggaran belanja langsung .

Bupati Sintang Milton Crosby mengakui belanja pegawai Kabupaten Sintang cukup tinggi yang mencapai Rp 664 Milyar,terbesar dalam belanja pegawai ini diperuntukan sertifikasi tenaga guru yang mencapai Rp 144 milyar.

Dengan Kondisi seperti ini sangat menyulitkan Kabupaten Sintang dalam melakukan perekrutan tenaga pegawai Negri Sipil (PNS) karena belanja Pegawai sudah melebihi 50 persen dalam APBD Kabupaten Sintang. “Inilah yang dikeluhkan Kepala daerah se- Indonesia karena adanya sertifikasi dan tunjangan guru masuk dalam belanja tidak langung,” Kata Milton Crosby

Harusnya sertifikasi guru dan tunjangan guru untuk daerah terpencil tidak masuk dalam belanja tidak langsung, sebab menurut Milton bila ini tetap dilakukan Pemerintah tidak dapat merekrut PNS baru padahal Sintang sangat kekurangan tenaga PNS.

“ inikan akal-akalan saja, agar kita tidak mendapatkan jatah pegawai, harusnya tidak masuk kesini sebab dana ini dari pusat masuk pada rekening masing-masing,” Tambah Milton.

Pemerintah Kabupaten Sintang juga masih di bebankan biaya hibah ntuk penyelenggaraan Pilkada  Kabupaten Sintang tahun 2015 yang mencapai Rp 58,8 Milyar lebih selain itu Biaya untuk ADD yang mencapai RP 136 milyar lebih, kondisi ini jelas tidak akan mampu merealisasikan apa yang disampaikan Jokowi dengan dana 1 Milyar per Desa.

“ Dengan dana sebesar ini Kabupaten Sintang hanya bisa meanggarkan sekitar 3 ratus juta perdesa ini pun tidak seluruh desa yang mendapatkanya haya desa desa yang telah terdaftar saja sementara ada beberapa desa pemekaran yang belum terdaftar belum mendapatkan,” tambah milton

Walaupun demikian PBD Kabupaten Sintang masih mengalami kenaikan sebesar 20 persen karena adanya target PAD terutama dari sector PBB (sector pedesaan daan perkotaan) yang telah dialihkan ke Daerah(Hery Lingga)