SINTANG-Salah satu pejabat eselon II yang dilantik Bupati Sintang Jarot Winarno 25 Januari lalu adalah Kartiyus. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) ini sudah menyiapkan beberapa terobosan untuk pembangunan Sintang ditempat tugasnya yang baru sebagai Kepala Bappeda. Salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Saya akan coba menajamkan persoalan Musrenbang ini. Karena, beberapa pintu masuk untuk usulan pembangunan justru yang lebih efektif sekarang menggunakan sistem prosopal dari bawah,” kata Kartiyus.
“Saya ingin berusaha menertibkan usulan Musrenbang. Artinya usulan Musrenbang tetap harus menjadi prioritas utama ketimbang usulan proposal susulan,” katanya.
Hanya, kata mantan Camat Sintang ini, ada kelemahan dari Musrenbang yang terjadi selama ini. Contohnya, desa atau kecamatan terkesan hanya mengusulkan daftar kebutuhan atau keingingan saja. “Seharusnya usulan itu dipilah dengan baik. Kalau skala pembangunan relatif kecil dan bisa ditangani menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD), tidak perlu lagi diusulkan dalam Musrenbang,” katanya.
Kemudian, sambung Kartiyus, pembangunan yang bisa ditangani kabupaten akan dilihat lagi yang betul-betul prioritas. “Karena bagaimanapun, untuk infrastruktur fisik di kabupaten anggarannya sangat terbatas. Jujur saja, pemerintah masih sangat tergantung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK),” bebernya.
Oleh karena itu, ucap Kartiyus, kedepan pihaknya akan berupaya maksimal menentukan mana usulan pembangunan yang benar-benar prioritas dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Tapi, patokannya tetap RPJMD Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Karena tugas Bappeda mengamankan itu. Jika nanti Pak Bupati nanti dievaluasi soal berhasil atau tidak, yang jadi patokan adalah pelaksanakaan RPJMD,” katanya.
“Jadi, Musrenbang tingkat desa, kecamatan atau kabupaten, jika tidak boleh keluar dari RPJMD,” pungkasnya.
