Lepas Balon, Bupati Sintang Launcing Ompu Betabas dan Puskesos Betabas Sintang

0
36
Bupati Sintang Jarot Winarno, lepas Balon sebagai tanda di Launchingnya OMPU BETABAS (Optimalisasi Puskesos Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial (Betabas) Kabupaten Sintang

LINTASKAPUAS | SINTANG – Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH melakukan Launching OMPU BETABAS (Optimalisasi Puskesos Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial (Betabas) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat pada Kamis, 19 Mei 2022 di Halaman Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

Puskesos Betabas merupakan inovasi perubahan Dra. Setina, M.Si yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Semarang Jawa Tengah. Hadir pada acara launching tersebut Kadis Sosial dan Jajaran Dinas Sosial, Anggota Forkopimda Kabupaten Sintang, Camat, Kepala Desa, Lurah, Instansi Vertikal dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang menyampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia sering marah-marah karena beliau kecewa atas bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Kita masih menghadapi banyak masalah. Bantuan yang tidak tepat sasaran. Orang banyak yang DM ke saya mengeluhkan mereka yang miskin tidak dapat bantuan, tapi yang kaya dapat bantuan. Terutama BLT Dana Desa, katanya banyak keluarga kepala desa dapat bantuan. Kami tidak dapat, begitu bunyi DM. Ada juga yang mengeluhkan, hilangnya nama mereka sebagai penerima bantuan,” terang Bupati Sintang.

“Maka, koordinasi dengan Dukcapil sangat penting. Bagaimana operator DTKS bisa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk mengatasi hilangnya data penerima bantuan di Kementerian Sosial. Hari ini kita melakukan launching Ompu Betabas dan Puskesos Betabas. Bersama tuntaskan bantuan sosial. Puskesos bisa dijadikan tempat pelayanan, pengaduan dan rehabilitasi masalah yang ada. Puskesos bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih kepada kecamatan, kelurahan dan desa yang sudah membentuk Puskesos. Ada 9 Puskesos yang sudah terbentuk,” tambah Bupati Sintang.

“Melihat pentingnya dan fungsi dari Puskesos khususnya dalam penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Sintang supaya Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Tepat Sasaran (3T), maka salah satu strategi percepatan penyaluran bantuan sosial adalah optimalisasi Puskesos,” terang Bupati Sintang.

”Atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, saya menyambut baik dan memberikan apresias atas dilaunchingnya Ompu Betabas dan Pusat Kesejahteraan Sosial. (Puskesos) “Batabas” Kabupaten Sintang ini, mengingat tujuan dan program kerja puskesos ini sendiri memang sangat baik, maka tentu saja pemerintah secara berkelanjutan menggunakan layanan ini. Apalagi dengan adanya Puskesos ini sendiri sebenarnya masyarakat akan diberikan keuntungan dengan adanya bantuan yang menaunginya. Melalui layanan ini, WNI berhak memberikan pengaduan serta penanganan atas kebutuhan sosialnya, saudaranya dan tetangganya,” tambah Bupati Sintang.

Bupati Sintang berharap dengan dibentuknya Puskesos sebagaimana tersebut di atas, bukan saja sebagai pilot projek perubahan dalam menempuh Pendidikan Kepemimpinan Nasional bagi kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, akan tetapi merupakan langkah awal dan secara berkelanjutan, puskesos-puskesos juga harus dibentuk di semua desa dan kelurahan dan bahkan sampai ke desa-desa di Kabupaten Sintang secara menyeluruh. Sehingga masyakat yang memerlukan layanan kebutuhan sosial tidak perlu harus ke ibu kota kabupaten, melainkan pelayanan tersebut sudah dapat dilakukan di puskesos-puskesos setempat.

Bupati Sintang juga mengingatkan pihak kecamatan, kelurahan dan desa bahwa update data NIK pada KK maupun KTP harus diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan, baik pada nama, tanggal lahir lahir, status pekerjaan dan sebagainya. Data tersebut juga harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) desa/kelurahan, pendamping yang melakukan input data di masing-masing desa/kelurahan, karena dapat tidaknya bantuan ini merupakan hasil dari verifikasi data yang sepadan antara data KK/KTP dan DTKS.