LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Terputusnya ekonomi masyarakat perbatasan dengan ekonomi nasional merupakan buah dari berpuluh tahun kebijakan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Kebijakan itu menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang yang terabaikan.
Nasionalisme yang membabi buta, dan sentralisasi ekonomi yang menempatkan daerah di luar Jawa sebagai daerah modal untuk dieksploitasi, telah menutup mata terhadap realitas kesenjangan itu. Di ujung kekuasaan Orde Baru, kesenjangan itu membuahkan konflik etnis yang berdarah-darah di beberapa wilayah Kalimantan, juga di beberapa wilayah Indonesia.
Akibat dari ketidak pedulian pemerintah terhadap kehidupan diperbatasan sehingga banyak warga Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja atau menjual hasil bumi ke Malaysia, bukanlah cerita baru bagi warga yang berada perbatasan. Selain karena lebih dekat, factor keluarga kadang membuat mereka lebih memilih negeri Jiran itu sebagai sandaran hidup.
Berbicara nasionalisme masalah komitmen masyarakat perbatasan tidak perlu di ragukan lagai. NKRI, tetap merupakan harga mati. Namun, di karenakan kesulitan mata pencaharian dan mengalami kendala dalam pemasaran hasil bumi, warga perbatasan lebih memilih ke Malaysia.
Prioritas pembangunan wilayah perbatasan sudah dicetuskan sejak tahun 2008, namun hingga saat ini kondisinya masih seperti dulu, malahan lebih barang dari kondisi yang terdahulu. Beranjak dari kondisi tersebut Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sintang, Kartiyus, melayangkan surat terbuka langsung kepada Prisiden Republik Indonesi, Joko Widodo.
” Kita berharap Presiden Jokowi dapat turun langsung ke wilayah perbatasan Sintang ini. Dan melihat kondisi riil infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang saat ini,” kata Kartiyus.
Kartiyus menuturkan, BNPP Sintang sifatnya koordinatif dalam mengkordinasikan usulan –usulan dari setiap daerah. “Memang pak Presiden Jokowi memfokuskan ke 4 kementrian yakni, Mendagri, Kemnhub,Kemenpera dan Menhan. Kalau kita melihat program usulan dari pemerintah kabupaten bertolak belakang dengan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, “tuturnya.
Ia juga mengatakan, Bicara maslah program sangat banyak hanya saja pihaknya sangat menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan oelh Pemerintah Pusat. “Program yang keluar sering tidak sesuai dengan usulan dsaerah. Contohnya kita di sintang minta jalan dan jembatan. Tetapi yang diberikan adalah rumah , lab computer, alat praga. Bukannya kita tidak butuh itu,cuma belum proiritas. Yang kita inginkan prioritas lah seperti jalan dan jembatan,” tegas Kartiyus.
dikatakan kartiyus, ada beberapa akses menuju wilayah perbatasan yang sudah diperjuangankan selama bertahun-tahun. Namun, hingga saat ini belum direspon Pemerintah Pusat. “Yang kami butuh kan sekarang tolong ubah status Jalan dari Tugu Beji hingga Sungai Kelik yang selama ini statusnya jalan umum untuk diubah menjadi jalan perbatasan, karena 2017 kementrian PU akan segera membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Bayangkan PLBN ini dibangun di Sungai Kelil tetapi status jalan tidak ada, kan lucu,” katanya
ia juga menambahkan Kondisi Sintang sangat ironis dibandingkan kabupaten lainya di kalbar ini. Pasalnya, untuk membeli bahan-bahan material bangunan saja harus ke negera tetangga baru bisa mendapatkanya. ” Menhan saja bikin Pos Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) di sungai kelik itu material beli di Malaysia, sebagai anak bangsa indonesia harusnya kita malu,” ungkapnya.
Mengapa harus belanja ke negera tetangga? Kasrtiyus menyatakan bahwa untuk membli bahan material di negara sendiri terkendala dengan kondisi infrastruktur yang terputus dan hancur. “Solusi terdekatnya adalah ke negera tetangga pada dalam membeli bahan material pembangunan PAMTAS beberapa waaktu lalu,” ungkapnya.
Berdasarkan undang-undang pasal 361 Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan dengan tegasnya baha kewenangan pembangunan kawasan perbatasan adalah kewenangan Pemerintah Pusat bukan kewenangan Pemerinatah Daerah setempat. “Itu UU yang menyebtukan. Bukan kita mengada-ngada loh,” bebernya.
Ditambahkanya, jika menunggu APBD Sintang untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan itu tidak mungkin. “Karena, APBD kita saya rasa tidak mampu mengatasi persoalan ini. Jika APBN saya rasa selesai persoalan ini,” ungkapnya.
Kata dia, BNPP Sintang sudah lima tahun silam hingga sekarang terus menerus memperjuangkan kondisi infrasntruktur wilayah perbatasan yang panjangan 204 kilometer itu. “204 kilometer, kemudian terputus oleh status jalan paralel 30 kilomneter. jadi sekitar 170 kilometer saja,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Bupati Sintang terpilih, Askiman, memastikan akan mendatangi mendatangi Pemerintah Pusat, baik itu Mendagri, Kementrian dan Lembaga serta BNPP RI.
“Selesai kita dilantik, kita akan datangi Pemerintah Pusat sebagai sikap serius kita untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan,” katanya.
Semua persoalan akan kita pertanyakan hingga tuntas dan mendapatkan solusinya. ” Akan kita tanya semua, dan kendalanya apa saja. Sehingga kita bisa sama-sama mencari solusinya. Kalau hanya berdiam diri sama saja kita menunggu hal yang tidak pasti,” ucapnya.
Apa yang ditampilkan oleh Kepala BNPP Sintang, Kartiyus di media sosial, itu adalah kondisi riil infrastruktur wilayah perbatasan sintang.
“Intinya, kita akan aktif koordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga SKPD tidak berjalan sendiri dalam mendorong hal ini. Karena, kita sebagai pimpinan memiliki tanggungjawab penuh akan persoalan di daerah,” tegas Askiman.
Selama ini, menurut Askiman, pimpinan daerah tidak pernah mendatangi Pemerintah Pusat akan persoalan perbatasan. Sehingga, sejak 15 tahun silam hingga sekarang tidak ada perubahan potret infrastruktur di kawasan perbatasan sintang yang terkesan terbaikan.
” APBD kita 1.8 Triliun untuk tahun 2016 ini, saya rasa tidak akan cukup menggunakan APBD membangun jalan dan jembatan, bahkan mau sampai 20 tahun kedepan juga tidak cukup. Intinya, ini harus campur tangan Pemerintah Pusat melalui APBN,” kata dia.
