SD 16 Sepan PEturau Terkena Dampak Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan
SINTANG-Pembangunan jalan paralel perbatasan di Ketungau Hulu ternyata menimbulkan masalah baru. Pasalnya, SD 16 Sepan Peturau terkena dampak pelebaran jalan itu. Akibatnya, satu lokal yang digunakan untuk ruang guru terpaksa dibongkar.
Ambresius Murjani, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) mengatakan, pembangunan jalan awalnya dibangun di belakang pemukiman. Namun masyarakat menginginkan jalan di tengah perkampungan. “Jadi, kalau pembangunan jalan ini dianggap tanpa koordinasi, saya rasa tidak tepat,” kata Murjani.
Ia mengatakan, rencana pembangunan jalan sudah disampaikan ke masyarakat sejak tahun 2013 atau 2014 lalu. Saat masyarakat meminta agar jalan dibangun melewati perkampungan, Kementrian PU sempat menyampaikan bahwa resikonya sangat besar. “Kalau jalan dibangun di belakang perkampungan, masyarakat hanya korban tanam tumbuh saja,” katanya.
Jalan paralel yang dibangun, dimulai dari Sebetung Paluk hingga ke Nanga Kelapan. Pembangunan jalan itu melewati Lubuk Pantak. “Akibat proyek tersebut, sejumlah rumah penduduk termasuk SD 16 Sepan Peturau terkena dampak pelebaran jalan,” katanya.
“SD 16 Sepan Peturau bentuknnya letter U. Yang terkena dampak pelebaran adalah dua lokal. Sementara, lokal yang dibongkar baru ruang guru. Bangunan lain sengaja disisakan menunggu keputusan pemerintah,” katanya.
Karena ruang guru dibongkar, akhirnya sejumlah meja kursi dipindahkan ke bangunan lain yang dibangun tahun 2014. Kondisinya, dinding berlobang, hanya beralaskan tanah, sekatnya hanya setengah, dek dan pintunya nihil. “Bangunan itu ada dua lokal. Tapi ndak dipakai,” bebernya.
Ia berharap, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa berkoordinasi dengan Bupati Sintang. “Paling tidak, bangunan dua lokal yang tidak optimal tahun 2014, bisa diperbaiki dengan dana taktis,” harapnya.
Tunda Pelebaran Jalan
Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan dirinya sudah meminta Kepala Badan Pengelola Perbatasan untuk berkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut. “Petunjuk saja jelas. Kalau kenak halaman atau sedikit bangunan dan tidak mengganggu proses belajar, silakan. Tapi—kalau kenak bangunan secara keseluruhan—kami minta pembangunan jalan dilokasi itu dikerjakan paling akhir,” pintanya.
Sejak awal, kata Jarot, pihaknya sudah tahu bahwa sekolah terkena dampak proyek jalan. “Namun sepemahaman kami, hanya halaman saja,” kilahnya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Kartiyus mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati. Keingingan Bupati, bangunan sekolah jangan digusur dulu. “Kami minta pembangunan jalan yang mengenai sekolah ditunda dulu. Kalau langsung digusur sementara pemerintah belum membangunan sekolah baru, kemana siswa akan belajar?,” tanya dia.
“Kami minta, pihak yang mengerjakan jalan menunda penggusuran sampai pemerintah daerah membuat sekolah baru,” pintanya.
Ia mengatakan, pihaknya baru mengetahui informasi tersebut beberapa hari belakangan. “Kami tiba-tiba dilaporkan bahwa kontraktor mau menggusur,” katanya.
“Saat kunjungan kami bersama bupati, mereka bilang hanya kenak halaman saja. Makanya belum tergesa-gesa untuk memindahkan sekolah. Beberapa hari kemudian, mereka telpon mau gusur sekolahnya. Makanya kami minta tahan dulu. Kasian siswanya,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, Marchues Afen mengatakan dirinya sudah mendekati sejumlah pihak seperti Dandim dan pihak yang mengerjakan jalan agar menunda pelaksanaan proyek dilokasi tersebut. “Nampaknya mereka respon. Kalau sekolah itu dibongkar, 217 siswa mau sekolah dimana?,” katanya.
Untuk mengantisipasi agar gedung sekolah tetap bisa digunakan, kedepan pihaknya berencana menggeser bangunan lebih ke belakang
