LINTASKAPUAS.COM,KAPUAS HULU-Pembangunan di kabupaten, kecamatan dan desa kawasan perbatasan Indonesia –Malaysia masih jauh tertinggal. Sehingga orientasi ekonomi dan sosial masyarakat masih bertumpu pada negara tetangga. Terbukti masih dominannya aneka jenis sembako yang dikosumsi masyarakat di kawasan perbatasan negara, demikian juga dengan sosial media seperti siaran televisi dan radio.
“Salah satu penyebab tertinggalnya kawasan perbatasan karena masih minim pembangunan untuk kawasan perbatasan. Itu disebabkan adanya berbagai aturan yang mengikat, untuk itu pemerintah pusat mesti memberi kelonggaran terhadap perbatasan,” tutur Agus Mulyana, SH MH, Wakil Bupati kapuas hulu pada wartawan, saat ditemui di bagian Humas Setda Kapuas Hulu, Rabu (7/1) kemarin.
Misalnya, terang politisi partai Golkar ini, syarat penetapan kecamatan perbatasan yang mewajibkan daerah tersebut harus berbatas langsung dengan negera tetangga. Seperti kecamatan Empanang, kecamatan tersebut tak masuk dalam kecamatan perbatasan, lantaran kecamatan itu tidak berbatas langsung dengan Malaysia, sementara Empanang merupakan pecahan dari kecamatan perbatasan.
Akibatnya Empanang tertinggal, sehingga kiblat sosial dan ekonomi masyarakatnya lebih banyak ke Malaysia. Ada aturan yang mengatur bahwa dana untuk kecamatan perbatasan tidak bisa dialokasi ke kecamatan lain. “Secara keseluruhan kapuas hulu , Silat Hilir sampai Badau itu adalah kabupaten perbatasan.Hanya saja ada sebutan lini 1 dan 2 serta lokasi prioritas (lokpri) 1 dan lokpri 2,” jelasnya.
Karena tidak masuk dalam lini satu atau lini dua maupun lokpri satu atau lokpri dua, maka Empanang tidak mendapat kucuran dana pembangunan kawasan perbatasan. Sementara kecamatan itu berada di kawasan perbatasan. “Kami berharap ada kelonggaran pusat terhadap pemekaran kecamatan dan desa di perbatasan, jangan melihat jumlah penduduk, tetapi strategis dan luas wilayah,” papar Agus.
Jika pemekaran kecamatan dan desa di kawasan perbatasan disamakan dengan daerah lain tentulah akan sulit berkembang kawasan perbatasan. Karena terbentur aturan-aturan, yang memang disadari harus berlaku universal, namun yang di harapkan adalah kebijakan. “Karena berbagai keterbatasan, ada anak-anak perbatasan sekolah ke Malaysia, banyak atau sedikit itu artinya ada,” terangnya
